VISI & MISI

 

VISI
VISI LBH LINTAS BORNEO adalah : “Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat”


MISI

Terwujudnya masyarakat yang menjungjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadlian sosial ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dan tumbuh serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan negara.
Proses untuk menuju tatanan masyarakat tersebut akan membawa konsekuensi-konsekuensi logis berupa perubahan ditingkat tatanan masyarakat. Era transisi telah membawa beberapa perubahan atau koreksi struktur dan system yang dibangun Orde Baru. Telah terjadi proses devolusi kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi kekuasaan di tingkat local yang diistilahkan dengan Otonomi daerah.
Menguatnya wacana good goverance, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup merupakan fenomena perubahan. Persoalannya kemudian, perubahan-perubahan ini bukan serta merta merupakan hasil dari tuntutan masyarakat kita, melainkan mesti dkritisi sebagai alat moderasi dari kepentingan modal internasional untuk melemahkan resistensi rakyat.
LBH Lintas Borneo mesti dapat mencermati dan mengkritisi agenda-agenda pasar internasional dan agenda Negara dominan. Peran LBH Lintas Borneo mesti diarahkan pada upaya-upaya mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dengan kekuatan pasar, tetapi hukum-hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Disinilah agenda utama dari kerja Bantuan.
Di aras masyarakat, LBH Lintas Borneo memiliki misi :
Pertama, mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Transformasi politik ini ditujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, di mana mayoritas masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan, buruh menjadi subordinasi kelompok penguasa. Penguasa yang dimaksud disini dapat bernaung dalam birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya.
Kedua, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, social dan budaya. Terjaminya hak-hak ini merupakan jawaban bagi gerak modal MNCs/TNCs dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi ditangan masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya. Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.
Ketiga, Hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak di atas. Kebebasan-kebebasan dasar dalam konsepsi hak-hak sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukanya peluang masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya

Ruang lingkup kerja
Ruang lingkup kerja LBH Lintas Borneo adalah :
Konsultasi Hukum
Pendampingan kasus
Pendidikan & Pengorganisasian
Riset & Kampanye.
Penyuluhan hukum
Konsultasi Hukum
Diberikan kepada setiap kelompok masyarakat yang membutuhkan nasehat/advis hukum untuk semua jenis perkara/ kasus.
Pendampingan Kasus
Dilakukan terhadap kasus yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut :
Konflik tidak hanya menyangkut pada kepentingan individual, tetapi juga kepentingan kelompok masyarakat.
Memiliki prospek bagi pengembangan dan pembaharuan hukum yang lebih memihak kepada masyarakat.
Adapun jenis dari kasus yang didampingi oleh LBH Lintas Borneo adalah sebagai berikut :
Kasus pertanahan :
Berkaitan dengan pemerataan sumberdaya ekonomi, terutama masyarakat yang sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian.
Kasus lingkungan hidup :
Berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (right to decent environment).
Kasus perburuhan :
Berkaitan dengan akses sebagian besar kelompok masyarakat (buruh) yang tidak berdaya terhadap sumber daya ekonomi.
Kasus hak sipil dan politik :
Berkaitan dengan peningkatan posisi & akses masyarakat (society) dalam hubungannya dengan negara (state).
Kasus Anak & Perempuan :
Berkaitan dengan ekspolitasi, tindak kekerasan, diskriminasi terhadap anak & perempuan
Kasus Buruh/karyawan swasta.
Pendidikan & Pengorganisasian :
Pendidikan & Pengorganisasian merupakan bagian kerja advokasi LBH Lintas Borneo  yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan posisi tawar masyarakat dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan maupun dalam menghadapi berbagai perasalah hukum yang mereka hadapi.
Publikasi & Kampanye
Selain aktif melakukan kegiatan publikasi dan kampanye, LBH Lintas Borneo Juga melakukan riset menyangkut topik yang menjadi bidang prioritas kerja LBH Lintas Borneo seperti perlindungan terhadap hak sipil dan politik, perlindungan terhadap hak-hak buruh, petani, anak dan perempuan serta kelompok miskin kota dan pemberantasan korupsi.
WILAYAH DAN JARINGAN KERJA
Bidang Prioritas LBH-Lintas Borneo adalah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi : Kota,Pontianak,Kab.Kubu Raya Kab.Mempawah, Kota Singkawang, Kab.Sambas, Kab.Bengkayang, Kab.Landak, Kab. Sanggau, Kab.Sintang, Kab.Nangah Pinoh, Kab.Kapuas Hulu, Kab.Ketapang.
LBH Lintas Borneo mulai berdiri sejak tahun 2017 nantinya akan berkembang kemasyarakat dan nantinya pihak pemerintah maupun pihak swasta akan terlibat dalam berbagai kegiatan atau program yang berkaitan dengan bantuan hukum dan advokasi serta melakukan studi kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum dan penyuluhan Hukum, struktural, LBH Lintas Borneo menangani kasus- kasus/perkara setiap ada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Strategi dan out put dari kegiatan dan program LBH Lintas Borneo selalu mengacu pada terciptanya pemberdayaan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan posisi tawar masyarakat. Untuk itu LBH Lintas Borneo akan melakukan pelbagai kegiatan berupa Training, Worshop, Seminar sebagai upaya penguatan kapasitas Hukum & Politik masyarakat sipil ( Marginal ) dan Promosi penegakan Hukum dan HAM.
Dalam menjalankan aktifitasnya, LBH Lintas Borneo Kerjasama Intansi Pemerintah maupun swasta dan organisasi yang memliki perhatian dalam Issu Hukum, HAM, Good & Clean Governance, Fundrising, sumbangan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.
Posisi dan peren strategis
Peran strategis LBH Lintas Borneo dapat dirumuskan menjadi lima peran utama :
Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang terpinggirkan tanpa membedakan latar belakang agama dan ras yang mengandalkan nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia.
Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat Negara maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum
Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian kontrol social bagi kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
Memainkan peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan gender. Menentukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil.
Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro.
Peran strategis utama tersebut kemudian harus diterjemahkan dan dapat diimplementasikan dalam program kegiatan secara sinergis di dalam divisi divisi maupun bidang-bidang kerja LBH-Lintas Borneo..