BERANDA

 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINTAS BORNEO (LBH-LB)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------

DEWAN PENDIRI

Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo disingkat menjadi (LBH-LB) Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, untuk pertama kalinya didirikan di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang , pada tanggal 05 Desember  2017, oleh 6 orang  aktifis sosial dan pro demokrasi yaitu : Abdul Rahman,S.H. Zaini Imam Sunandar,S.H. Arry sakurianto,S.HKurniawan Pratowo,S.H. Pebruantoni,SH. TH.Berisarikan.M,S.H. Bertempat di Kantor Jln. Sugiat Ahmat Desa Mega Timur  Kecamatan Sungai Ambawang  Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat. Lembaga ini didirikan untuk lebih memperkuat gerakan sosial masyarakat  memperjuangkan penegakan hukum, hak azasi manusia dan pembangunan hukum yang adil dan demokratis dalam hal memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin dangan mengusung Tema :

 

“KEADIALAN SOSIAL UNTUK RAKYAT”

 

Didasarkan pada pengalaman dan kemampuan dari sebagian besar aktifis lembaga ini yang secara terus menerus fokus bekerja memberikan bantuan hukum dan pembangunan kesadaran hukum dan hak-hak rakyat terhadap Negara, di daerah-daerah Kabupaten,Kecamatan & Desa,mau Propinsi-Propinsi lainya, gerakan Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat di Propinsi Kalimantan Barat, maka pemikiran jangka panjang untuk melihat perspektif pembangunan masyarakat sipil yang sadar hukum dan paham untuk memperjuangkan hak-hak mereka didepan hukum secara damai dan saling menghargai perbedaan menjadi latar belakang pentingnya wadah gerakan yang bekerja lebih fokus lagi untuk pembangunan kesadaran Hukum terhadapa masyarakat yang belum mengerti tenteng hukum di Kalimantan Barat,dan membentuk Posbakum dipengadilan Negeri,Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terutama diwilayah Propinsi Kalimantan Barat.  Selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum ini secara legal, tercatat sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 267/02/2018. KEMENKUMHAM Nomor AHU-0003558.AH.01.07.Tahun 2018

 

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

  1. Perkumpulan ini bernama Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo yang  selanjutnya   disingkat (LBH-LB)
  1. LBH-LB ini berkedudukan di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Lembaga Batuan Hukum Lintas Bernoe (LBH-LB) Berbentuk Perkumpulan dari lapisan Masyarakat

 

Pasal 3

LBH-LB berlambangkan  timbangan yang mempunyai latar Burung Raja wali  dan Ditandai dengan tinta Merah & biru dikombinasikan Dengan Tulisan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo

BAB II

WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

LBH-LB didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan untuk pertama kalinya didirikan dan dideklarasikan di kantor Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo Desa  Mega Timur  Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 05 Desember 2017 (tanggal Lima Desember Tahun dua ribu tujuh belas)

BAB III

PRINSIP ORGANISASI

Pasal 5

  1. LBH Lintas Borneo memfokuskan diri pada kerja-kerja advokasi penegakan hukum
  1. LBH Lintas Borneo memfokuskan diri pada masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu atau pinggiran
  1. LBH Lintas Borneo bersifat terbuka, kritis dan memfokuskan diri  pada penegakan hukum,hak azasi manusia dan pengembangan sistem  hukum yang adil dan demokratis.

BAB V

AZAS, PEDOMAN DAN KODE ETIK

Pasal 6

LBH Lintas Borneo berasaskan Pancasila sebagai sumber hukum.

Pasal 7

LBH Lintas Borneo berpedoman pada semangat dan prinsip-prinsip Keadilan Sosial bagi Masyarakat.
Pasal 8

  1. LBH Lintas Borneo kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggotanya.
  1. Kode Etik Dibuat oleh Badan Pengurus dan di usulkan ke BadanPengawas yang ditetapkan dalam rapat kerja.

BAB V

VISI  &  MISI

Pasal 9

Visi LBH-LB  adalah :

  1. Terwujudnya gerakan demokratisasi dan pembaharuan dibidang  hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek.

 Pasal 10

Untuk mencapai Visi LBH-Lintas Borneo melakukan Misi antara lain :

  1. Mendorong jaminan akses hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya baik secara sendiri-sendiri maupus secara bersama-sama.
  2. Terlibat aktif dalam kerjasama regional,nasional dan internasional sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia.
  3. Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi masyarakat miskin dan
  4. Mendorong lahirnya organisasi masyarakat sipil yang kritis.

BAB VI

RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 11

Wilayah Kerja LBH-LB  meliputi Kaupaten Kubu Raya Propinsi Kaliamanatan Barat

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

  1. Keanggotaan LBH bersifat perseorangan dan terbuka bagi setiap pekerja hukum dan orang-orang yang consern terhada perjuangan pembaharuan hukum di Indonesia.

Pasal 13

Keanggotaan LBH Lintas Bernoe  terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa.

Pasal 14

Hak-hak anggota meliputi :

  1. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
  1. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara lisan maupun tulisan
  1. Hak membela diri, jika dikenai sanksi organisasi
  2. Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harianian
  3. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh LBH Lintas Borneo yang diatur lebih lengkap lagi dalam kode etik

Pasal 15
Kewajiban anggota meliputi

  1. Mentaati anggaran dasar,anggaran rumah tangga dan aturan organisasi lainnya.
  2. Menjaga nama baik LBH  Lintas Borneo
  3. Mematuhi kode etik LBH Lintas Borneo 
                                                   

Pasal 16
Anggota dapat dikenai sanksi organisasi termasuk pemecatan sebagai anggota.

 

BAB VIII
DISIPLIN
Pasal 17

  1. Setiap anggota wajib mentaati disiplin Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo
  2. Terhadap pelanggaran disiplin anggota akan dikenakan sanksi Organisasi sampai kepada pemecetan dari keanggotaan
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin diatur dalam rumah tangga

 

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR PIMPINAN DAN PENGURUS

Pasal  18

Pengambilan keputusan tertinggi  organisasi dipegang oleh kongres LBH Lintas Borneo :

  1. Struktur Dewan Pimpinana Pusat
  2. Ketua
  3. Wakil Ketua
  4. Sekretaris
  5. Bendahara
  6. Administrasi
  7. Kepala Bidang
  8. Divisi
  9. Masa bakti pengurus DPP adalah 5 (Lima ) tahun
  10. Komposisi Pengurus   Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo ditetapkan oleh  Ketua  Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo

Pasal 19

Pimpinan pelaksana organisasi dipegang oleh badan pengurus harian yang terdiri Dari badan pengawas dan badan pelaksana harian LBH Lintas Borneo

Pasal 20

Badan pengawas dapat membentuk komisi kode etik dengan melibatkan badan pengurus yang bersifat ad hoc berdasarkan laporan masyarakat.

Pasal 21

Aspirasi dan kepentingan anggota dapat dilakukan oleh badan pengawas

Pasal 22

Pengawasan dan pengelolaan dana dan aset organisasi  Lembaga Bantuan Hukum  Lintas Borneo dilakuka  oleh badan pengawas

 BAB IX

KEKAYAAN DAN ASET

Pasal 23

  1. Kekayaan perkumpulan terdiri dari kekayaan pertama berupa sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang terpisah dari kekayaan pribadi badan pengurus (badan pengawas dan badan pelaksana harian) dan dapat diperbesar dengan ;
  2. Bantuan dan sumbangan dari pemerintah republik indonesia atau pemerintah negara lain ataupun lembaga-lembaga nasional dan internasional lainnya masyarakat dan badan-badan atau pihak-pihak yang menaruh minat untuk mendukung tujuan perkumpulan LBH LIntas Berneo yang tidak mengikat.
  3. Iuran anggota.
  4. Infak, wakaf dan hibah warisan. Sumbangan Sosial
  5. Hasil usaha perkumpulan dan pendapatan lain yang sah
  6. Uang yang segera tidak dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari

LBH Lintas Borneo disimpan pada salah satu Bank  atas nama Organisani atau disimpan menurut cara-cara yang ditentukan oleh badan pelaksana harian. Sebagaimana pendapatan dan kekayaan Organisasi hanya dipakai untuk pencapaian visi dan misi Organisasi, dengan syarat hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran dan imbalan yang wajar dan tepat kepada setiap badan pengrus atau pegabdi Organisasi atas  jasa yang  benar-benar diberikan kepada LBH Lintas Borneo

 

Pasal  24

Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset dilakukan oleh badan

pelaksana  harian LBH Lintas Borneo.

 

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

  1. Pembubaran LBH Lintas Borneo hanya bisa dilakukan melalui keputusan kongres atas usulan yang disetujui sedikitnya oleh ½ plus satu suara  anggota Organisasi.
  1. Apabila LBH Lintas Borneo dinyatakan bubar, maka kongres tersebut berkewajiban membentuk tim likuidasi guna menyelesiakan hutang piutang organisasi serta  menyerahkan sisa kekayaan LBH Lintas Borneo  kepada organisasi sosial yang se visi.

 

BAB XI

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan

oleh keputusan Kongres

Pasal 27

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur  dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau lampiran aturan pokok organisasi.

Ditetapkan di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Tanggal  :  05 Desember 2017

Tempat  : Ruang pertemuan kantor LBH Lintas Borneo Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang  Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI KHATULISTIWA

 BAB I

ANGGOTA

Pasal 1

Anggota adalah orang yang telah memenuhi syarat keorganisasian.

 

Pasal 2

Syarat menjadi anggota biasa  LBH Lintas Borneo  adalah :

  1. Warga Negara Republik Indonesia
  2. Berpendidikan minimal SMA atau S1 Fakultas Hukum
  3. Umur 22 tahun sampai 55 tahun
  4. Bersedia memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainya yang ditetapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo
  5. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai anggota bisa
  6. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo
  7. Bersedia mengikuti semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo
  8. Memiliki visi dan misi yang sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo
  9. Bersedia mengisi formulir yang disediakan oleh LBH-Lintas Borneo

 

Pasal 3

  1.    Memiliki komitmen untuk pembaharuan hukum.
  2.    Memiliki alokasi waktu minimal untuk memeilihara komitmennya.
  3.    Tidak Diskrimantif tidak terlibat Korupsi dan Pelanggaran HAM.
  4.    Status anggota berakhir apabila;
  5.    Meninggal dunia
  6.    Mengundurkan diri.
  7.    Dipecat berdasarkan hasil rapat ketua umum dan  komisi berserta anggota.

 

Pasal 4

Untuk menjadi anggota  biasa,seorang masyarakat  atau pensiunan :

  1. Mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya 3 orang anggota LBH Lintas Borneo
  1. Penetapan dan pengesahan anggota dilakukan oleh badan pengurus yang dilaporkan di kongres.

                                                                 

Pasal 5

  1. Anggota LBH-Lintas Borneo diberikan pinjaman apa bila sudah menjadi anggota Minimal 1 (satu) tahun dengan pengembalian sesuai dengan bunga Bank.
  2. Anggota LBH Lintas borneo apa bila mengundurkan diri dana iuran tidak bisa diambil.
  3. Anggota yang meninggal dunia, dana iuran akan turun kepada ahli waris,dan akan mendapat santunan sesuai hasil rapat anggota LBH-Lintas Borneo
  4. Anggota yang terkena kasus akan mendapat bantuan Hukum dari LBH-Lintas Borneo gratis tanpa dipungut biaya.

 

Pasal 6

Pemecatan

Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan apabila :

  1. Anggota telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran tumah tangga dan kode etik LBH- Lintas Borneo 
  1. Anggota telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang telah mempunyai putusan pengadilan yang tetap/ingkra
  1. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapat peringatan cara lisan dan tulisan dari badan pengurus LBH- Lintas Borneo
  1. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan Pribadi.

Pasal 7

Prosedur pemecatan anggota adalah :

  1. Sebelum pemecatan dilakukan badan pengurus LBH-Lintas Borneo memberikan teguran lisan sebanyak 3 kali, dan teguran tertulis sebanyak 3 kali.

 

BADAN PENGAWAS

Pasal 8

  1. Ketua dan anggota badan pengawas dipilih oleh kongres.
  2. Badan pengawas bertugas  mengawasi kinerja badan pengurus LBH-Lintas Borneo.
  1. Badan pengawas sewaktu-waktu bisa mengambil alih kepengurusan organisasi jika dipandang perlu dikarenakan badan pengurus tidak bekerja sesuai dengan mandat LBH-Lintas Borneo/Organisasi.
  1. Badan pengawas atau Divisi berjumlah lima orang.

 

Pasal 9

  1. Badan pengawas bertugas menyalurkan aspirasi dan memperjuangakan kepentingan organisasi. Badan pengawas mengawasi dan mengontrol.
  1. Peringatan lisan dilakukan dengan melalui pemanggilan tertulis.
  2. Peringatan tertulis dilakukan jika peringatan lisan tidak dipatuhi oleh anggota.

 

Pasal 10

  1. Anggota yang dipecat berhak melakukan pembelaan ketika dilakukan peringatan lisan dan pembelaan disertai dengan bukti-bukti dan saksi

 

Pasal 11

Kewajiban anggota :

  1. Anggota diwajibkan mempunyai deposit yang sudah ditentukan oleh ketua LBH-Lintas Borneo
  2. Anggota LBH diwajibkan membayar iuran setiap bulan yang sudah disepakati oleh anggota LBH-Lintas Borneo
  3. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik  dan Standard Operating Procedure (SOP) LBH-Lintas Borneo.
  4. Membayar iuran 6 bulanan minimal
  5. Aktif mengikuti kegiatan LBH-Lintas Borneo
  6. Menjaga nama baik dan kehormatan LBH- Lintas Borneo .

 

Pasal 12

Hak-hak anggota :

  1. Setiap anggota berhak dicalonkan menjadi badan pengawas dan badan pengurus  LBH- Lintas Borneo, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
  1. Setiap anngota berhak memberi hak suara dalam pemilihan badan pengawas dan badan pengurus LBH- Lintas Borneo  .
  1. Anggota berhak atas fasilitas sesuai dengan kontribusinya di LBH Lintas Borneo.

 

Pasal 13

  1. Setiap anggota LBH.Lintas Borneo,diberikan kartu tanda anggota dengan masa berlaku selama.1(satu) tahun
  2. Apa bila Anggota yang melanggar anggaran dasar dan rumah tangga dan tidak menjalan fungsi sebagaimana yang sudah menjadi atauran LBH.Lintas BOrneo,maka DPP berhak mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 6 (enam)bulan.
  3. Anggota yang  sudah dicabut kartu tanda anggota,(KTA) harus mengajukan surat Permohonan kepada LBH.Lintas Boreno dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh LBH.Lintas Borneo.

 

 

BAB II

Pasal 14

KONGRES

  1. Kongres merupakan forum tertinggi organisasi dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali jika dimungkinkan
  1. Kongres menetapkan / melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik organisasi serta pokok-pokok  program kerja organisasi.
  2. Kogres memilih dan menetapkan badan pengurus dan badan pengawas LBH- Lintas Borneo 
  1. Kongres menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus dan badan Pengawas.
  1. Kongres menetapkan keanggotaan organisasi.
  2. Kongres dapat membentuk lembaga otonom yang melakukan hal-hal khusus (komisi ad hoc).
  1. Kongres menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu tanpa melanggar Anggaran Dasar  dan anggaran rumah tangga serta kode etik LBH- Lintas Borneo

 

Pasal 15

Materi Kongres disipakan oleh panitia Kongres yang terdiri badan pengawas dan Badan penggurus  dan anggota LBH-.Lintas Borneo.  

                                                                    
Pasal 1
6.

Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh badan pengurus selambat- lambatnya enam bulan sebelum kongres.

 

Pasal 17

Tata tertib kongres

  1. Peserta kongres terdiri dari anggota organisasi, badan pengurus, badan pengawas,  dewan pendiri dan calon anggota LBH-Lintas Borneo.
  1. Peserta kongres harus menerima materi-materi yang akan dibahas dalam kongres minimal satu minggu sebelum dilaksanakan kongres.
  1. Konres bisa dibuka dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ plus 1 jumlah anggota   sah organisasi sesuai dengan data base anggota LBH-Lintas Borneo, yang ada didata bases organisasi.

 

Pasal 18

Kongres luar biasa

  1. Kongres luar biasa dapat dilakukan apabila badan pengurus dan badan pengawas terbukti melanggar anggaran dasar,anggaran rumah teangga dan kode etik organisasi.
  1. Konres luar biasa bisa dilakukan dan dinyatakan sah apabila di hadiri oleh ½ plus 1 orang anggota yang terfdaftar dalam data base organisasi.

 

BAB III

Pasal 19

BADAN PENGURUS

  1. LBH-Lintas Borneo, dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua Badan Pengurus  yang dipilih dalam kongres.
  1. Ketua badan pengurus diberi wewenang untuk menyusun dan menentukan divisi-divisi serta menyusun program kerja dan Standard Operating Procedure (SOP) LBH  Lintas Borneo.
  1. Sususnan lengkap divisi-divisi program kerja dan Standard Operating Procedure ( SOP) paling lambat dilaporkan ke badan pengawas dan dewan pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah kongres.
  1. Badan pengurus dan badan pengawas dapat dipilih selama dua periode.

 

Pasal 20

  1. Ketua Badan pengurus bertugas melaksanakan pokok-pokok program kerja dan hasil kongres lainnya.
  1. Ketua bandan pengurus LBH-Lintas Borneo berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai kantor atau staf divisi yang diputuskan dalam rapat internal badan pengurus.
  1. Ketua badan pengurus LBH- menyusun dan menetapkan rennstra dan Standard Operating Procedure ( SOP) serta anggaran tahunan.                                                    
  1. Oleh kebijakan – kebijakan organisasi yang dijalankan oleh badan pengurus.

 

BAB IV

Pasal 21

  1. Rapat badan pengawas dilaksankan sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang  anggarannya disiapkan secara mandiri.
  1. Rapat badan pengawas dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua Divisi dan anggota.
  2. Hasil keputusan rapat disampaikan kepada dewan pendiri dan anggota.

 

BAB V

RAPAT-RAPAT

Pasal  22

Macam-macam rapat dalam organisasi LBH-Lintas Borneo :

  1. Rapat badan pengawas.
  2. Rapat badan pengurus
  3. Rapat tahunan.

 

Pasal 23

Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat ditentukan oleh Ketua Umum badan pengurus dan ketua badan pengawas, dan dilaporkan ke dewan pendiri.

 

 

BAB VI

Pasal 24

KEUANGAN

  1. Badan pengurus wajib mengusahakan dana bagi kegiatan operasional organisasi.
  1. Dapat mengembangkan kemandirian dana bagi program-program Organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis (Renstra) LBH  Lintas Borneo 
  1. Tata cara penyaluran dana dan pelaporan ditetapkan melalui Standar   Operasional  Prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan oleh  Badan Pengurus.
  1. Laporan keuangan setiap awal tahun diketahui seluruh anggota LBH-Lintas Borneo.

 

Pasal 25

Sumber dana yang diperbolehkan :

  1. Yang tidak mengurangi independensi organisasi.
  2. Sumber dana tersebut bukan hasil dari tindak pidana atau kejahatan keuangan.
  3. Kriteria selanjutkan ditetapkan oleh ketua badan pengurus.

 

BAB VII

Pasal 26

TRANPARANSI PENGGUNAAN DANA

  1. Setiap satu tahun sekali badan pengurus melalui ketua LBH Lintas Borneo melaporkan setiap kegiatan dan penggelolaan dana dalam bentuk laopran tertulis yang dimuat di media internet (website/blog) dan dikirimkan kepada dewan pengawas serta dewan pendiri.
  2. Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dilakukan tiap semester (enam bulan) dan diumumkan ke publik melalui situs resmi LBH- Lintas Borneo

 

BAB VIII

Pasal 27

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Perubahan anggran rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh badan pendiri yang disepakati oleh ½ plus satu anggota yang hadir dalam kongres organisasi LBH Lintas Borneo

 

Pasal 28

Angaran rumah tangga ini berlaku sejak diterbitkan dan ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

 

Ditetapkan di Desa Mega Timur Tanggal , 05 Desember 2017 Tempat ruang pertemuan kantor LBH-Lintas Borneo, Jl.Sugiat Ahmat,Rt.06/04 Komplek Perumahan Mega Asri, Desa Mega Timur  Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya  Propinsi Kalimantan Barat.