PENDAFTARAN

 

SYARAT dan KETENTUAN UMUM LEMBAGA  BANTUAN HUKUM “LINTAS BORNEO” (LBH-LB)

  1. Permohonan Layanan Bantuan Hukum wajib diajukan langsung oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, kecuali:
  2. Permohonan diajukan secara tertulis (atau mengisi Formulir) yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  3. Melampirkan dokumen, antara lain:
  4. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan pemohon mutlak menjadi kewenangan LBH Lintas borneo
  5. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan pemohon dikeluarkan sesaat setelah permohonan diajukan atau selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;
  6. Setiap permohonan layanan bantuan hukum yang dinyatakan diterima wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah
    kecuali bagi pemohon yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu;
  7. Apabila permohonan diterima, Penerima Layanan Bantuan Hukum (Klien) wajib untuk :
  8. Penerima layanan bantuan hukum berhak untuk mengajukan komplain terhadap LBH Lintas Borneo, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui surat, email, dll), terhadap layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Lintas Borneo apabila layanan yang diberikan melanggar ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku;
  9. Penerima layanan bantuan hukum berhak untuk tidak menggunakan dan atau mengakhiri pemberian layanan bantuan hukum yang diberikan LBH Lintas Borneo
  10. Setiap PLBH LBH Lintas Borneo wajib memberikan informasi mengenai perkembangan masalah/kasus hukum yang dialaminya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Apabila PLBH tidak memberikan informasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka secara otomatis berakhir pemberian layanan bantuan hukumnya dan kasus PLBH dinyatakan selesai;
  11. Apabila antara klien dan LBH Lintas Borneo terikat surat kuasa, maka pemutusan dan atau pengakhiran pemberian layanan bantuan hukum wajib disepakati oleh kedua belah pihak;
  12. LBH Lintas Borneo berhak memutus dan atau menghentikan secara sepihak pemberian layanan bantuan hukum, baik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila penerima layanan bantuan hukum melanggar syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LBH Lintas Borneo.

Informasi Pelayanan:

Dikeluarkan,dan ditetapkan Pontianak, 26 Maret 2018

Tertanda Ketua LBH-Lintas Borneo

 

 

 ABDUL RAHMAN,S.H.

PENDAFTARAN ANGGOTA

PENDAFTARAN KASUS